MODEL KOMUNIKASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PERENCANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MARASA

Erwin Rasyid; Ade Putranto Prasetyo Wijiharto Tunggali; Moch Imron Rosyidi

doi:10.24329/jurkom.v3i1.86

Erwin Rasyid Universitas Aisyiyah Yogyakarta
Ade Putranto Prasetyo Wijiharto Tunggali Universitas Aisyiyah Yogyakarta
Moch Imron Rosyidi Universitas Muhammadiyah Magelang

DOI: https://doi.org/10.24329/jurkom.v3i1.86

Keywords: Organisasi Perangkat Daerah; Perencanaan Program; Sulawesi Barat;

Abstract

Perencanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat melibatkan koordinasi lintas sektor. Sehingga berdampak pada adanya persoalan ego sektoral dalam upaya komunikasi yang terjadi di antara unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi peran, model, jalur penyebaran informasi serta hambatan komunikasi OPD Provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola perencanaan Program Marasa. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan Relasi antar aktor dalam proses komunikasi antar OPD Provinsi Sulawesi Barat membentuk dua jalur penyebaran informasi yang terdiri dari jalur formal dan informal. Pendekatan komunikasi yang bersifat formal dalam sistem komunikasi pemerintahan OPD Provinsi Sulawesi Barat justru menimbulkan berbagai macam persoalan. Mulai dari sulitnya koordinasi antar lintas sektor, keterbatasan penciptaan ruang komunikasi serta berbagai macam persoalan ego sektoral lainnya. Aktor-aktor yang terdapat di Provinsi Sulawesi Barat kemudian mensiasati hal tersebut dengan menggunakan pendekatan gaya komunikasi yang bersifat informal. Pendekatan ini sedikit banyak mampu mengurangi berbagai macam hambatan yang diakibatkan oleh proses penyebaran informasi yang bersifat formal.

References

Brady, Danielle; Webb, Naomi. (2013). Communicating bushfire safety in Australia: the challenge for government of increasing community participation. Asia Pacific media educator, 23(2), 351-365.
Ahmad, Irdam. (2011). Disparitas Hasil Pembangunan Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah Otonomi daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(2), 56 -166.
Beach, Dale S. (1975). Personel: The Management of People at Work; third edition. New York: MacMillan Publishing Co, Inc
Cassells, Rebecca. (2014). Revisting The Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia During Decentralisation. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 50(3), 461-482.
Gani, N. S., & Unde, A. A. (2017). Begal dan Keresahan Masyarakat (Jaringan Komunikasi Kelompok Anarkis di Kota Makassar). KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(2), 286-298.
Green, K. (2005). Decentralization and good governance: The case of Indonesia. Available at SSRN 1493345.
Handaka, Tatag dan Hermin Indah Wahyuni. (2017). Interlasi Subsistem Komunikasi Pemerintah dalam Pengembangan Kambing Kaligesing di Purworejo. Jurnal Ilmu Komunikasi, 14(2), 203-220.
Hanitzsch, T. (2001). Teori Sistem Sosial dan Paradigma Konstruktivisme: Tantangan Keilmuan Jurnalistik di Era Informasi. Mediator: Jurnal Komunikasi, 2(2), 217-229.
Huraerah, Abu. (2013. Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 12(1).
Ishak, Aswad. (2012). Peran Public Relation dalam Komunikasi Organisasi. Jurnal Komunikasi ASPIKOM, 1(4), 373-380.
Miller, Katherine. (2006). Organizational Communication: Approaches and Processes. Boston: Wadsworth Cengage Learning
Morissan. (2013). Teori Komunikasi: Individu hingga Massa. Jakarta: Kencana
Mulyana, Deddy. (2005). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Rosdakarya.
Nawawi, Juanda. (2015). Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provini Sulawesi Barat. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(1), 27-42.
Rinawati, Rini. (2006). Komunikasi dan Pembangunan Partisipatif. MediaTor, 7(2), 175-184.
Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2014). Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Suharto, Edi. (2009). Menengok Kriteria Kemiskinan di Indonesia: Menimbang Indikator Kemiskinan Berbasis Hak. Jurnal Analisis Sosial, 14(2).
Schreiber Guus, et al. (2000). Knowledge Engineering and Management: The CommondKADS Methodology. Cambridge: The MIT Press
Silalahi, Ulber. (2004). Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Infomrasi Publik. Jurnal Administrasi Publik, (3)1.
Srampickal S.J. Jacob. (2006). Development and Participatory Communication. Communication Research Trends, 25(2).
Susanto, Eko Harry. (2010). Kelambanan Reformasi Birokrasi dan Pola Komunikasi Lembaga Pemerintah. Jurnal Aspikom, 1(1), 1-124.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Wardhani, Andy Corry. (2002). Kontribusi Komunikasi pada Teori Pembangunan. MediaTor, 3(2), 260-266.
Wardyaningrum, D. (2016). Modal sosial inklusif dalam jaringan Komunikasi bencana. Jurnal Aspikom, 3(1), 33-55.
Weber, Max. (1947). The Theory of Social and Economic Organization. Translated by A.M Henderson and Talcott Parsons. New York: Oxford University Press.
Weick, Karl. (1979). The Social Psychology of Organizing 2nd ed. Addison-Wesley