DUALITAS STRUKTUR DI BALIK RUU PENYIARAN

  • Herman Herman IISIP Jakarta
  • Udi Rusadi
Keywords: Kata Kunci: Strukturasi, Dewan Perwakilan Rakyat, Regulasi, RUU Penyiaran. Abstract

Abstract

Pembahasan digitalisasi bidang penyiaran sebagai pengganti Undang-Undang 32/2002 dilakukan sejak DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019. Pembahasan RUU Penyiaran periode tersebut merupakan pembahasan yang sarat kepentingan dan menghabiskan waktu sekitar 10 tahun. Pertanyaan penelitian yang disajikan ialah bagaimana dualitas struktur dan agen dalam penyusunan RUU Penyiaran tersebut yang berangkat dari teori strukturasi Giddens bahwa kepentingan tersebut merupakan gejala sosial yang dapat diurai dan dieksplor apakah kekuatan-kekuatan individu atau kekuatan kelompok dapat membentuk masyarakat, apakah kekuatan individu-individu atau kekuatan kelompok tersebut dapat merubah perubahan sosial, sehingga didapatkan deskripsi jawaban pada penelitian ini. Melalui penelitian studi kasus kualitatif digambarkan kepentingan periode DPR tersebut, sehingga didapatkan perspektif antara LPS, DPR, dan Pemerintah siapa pihak penyelenggara multiplexing. Dengan demikian DPR segera mensahkan RUU tersebut sehingga digitalisasi penyiaran bisa terwujud.

References

Daftar Pustaka

Armando, Ade. (2011). Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia. Yogyakarta: Bentang.
Armando, Ade, (2006). “Privatisasi Pertelevisian Indonesia: Antara Dinamika Internal dan Perkembangan Global”. Disertasi Bidang Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana FISIP UI.
Afrizal. (2003). Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang (studi kasus RUU Penyiaran), Tesis Program Pascasarjana Fisip UI.
Aji, Gusti Gilang. (2014). Spasialisasi Strukturasi Dalam Sistem Siaran Jaringan di Indonesia, Tesis Program Pascasarjana FISIP UI.
Aryanto, Hery (2010). Model Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Pada Televisi Siaran Digital di Indonesia, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Teknik UI.
Bharata, Satya Bonaventura. (2003). RUU Penyiaran sebagai realitas media, Tesis Program Pascasarjana Fisip UI.
Gazali, Effendi. et.al. eds. (2003). Konstruksi Sosial Industri Penyiaran. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI.
Giddens, Anthony. (2009). Problema Utama Dalam Teori Sosial, Aksi Sruktur Dan Kontradisi Dalam Analisis Social. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Giddens, Anthony. (1986). Central Problems in Social Theory. Actions, Structure.
Giddens, Anthony. (2010). Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial
Masyarakat, Trans. Maufur dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Haryanto, Ignatius. (2014). Jurnalisme Era Digital Tantangan Industri Media Abad 21, Jakarta: Penerbit PT Kompas.
Irma, Wakhid Maimun. (2003). Konstruksi Sosial Penyiaran Publik (Analisis Ekonomi Politik Implementasi UU Penyiaran Terhadap Penyiaran Publik), Tesis Program Pascasarjana Bidang Ilmu Komunikasi FISIP UI.
Usman, Herman. (2014). Satu Kota Dua Kuasa (Studi Tentang Relasi Sosial Aktor Di Tingkat Lokal Dalam Perspektif Struktur, Kultur, Dan Proses Di Kota Ternate. Desertasi Bidang Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana FISIP UI.
John, Matthew R Jones. (2008)., Giddens’s Structuration Theory and Infomations System
Research. MIS Quaterly 32 (1): 127-157.
Kasten, H., and M John Rewiew. (2003). Structuration Theory And Informations System,
Reseach Paperin Managemet Studies. Cambridge: Cambridge University.
Khoiriyah, Insania. (2016). Analisis Regulasi Dan Perumusa Skema Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digita Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar”.Tesis Program Magister Teknik Elektro Kekhususan manajemen Telekomunikasi. FT UI.
Mutmainnah, N. (2019). Upaya Pemerintah Mempertahankan Posisi Sebagai Regulator Utama Penyiaran di Indonesia, 14, 23–40. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol14.iss1.art
Masduki. (2007). Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta: LKiS.
Mutmainnah, Nina. (2015). “Kontrol Pemerintah dalam Sistem Media Penyiaran: Studi Ekonomi Politik tentang Upaya Pemerintah Mengembalikan dan Menegakkan Kewenangannya dalam Peraturan Perundangan di Bidang Penyiaran. Disertasi Program S3 Ilmu Komunikasi UI.
Meirizkiana, F. (2016). Transformasi Media Strategi Konvergensi di Bandung: Universitas Pasundan.
Morgan, Clifford T. (1978). Introduction to Psychology, NY: The Mc Grow Hill Book Company.
Rianto, Puji, et.al. (2014). Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan hak Publik, Dominasi, dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang. Yogyakarta: PR2 Media dan Yayasan TIFA.
Sudibyo, Agus, ed. (2014). SBY dan Kebebasan Pers: Testimoni Komunitas Media. Jakarta: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Sekretariat Jenderal DPR RI, Risalah Rapat Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI, tanggal 2-7-2015.
_______________________, Risalah Rapat Panja RUU Penyiaran di Komisi I DPR RI, 19 April 2016. Sekretariat Komisi I DPR, Laporan singkat Intern Panja RUU Penyiaran pada tanggal 16 Januari 2012.
----------------------------------, Laporan Kronologis Perjalanan Perumusan RUU Penyiaran 2010-2016.
Suryandaru, Sakti. (2014). Resistensi Komunitas HegemoniRegulasi Negara Dan Media Massa Konvensional (studi Penyiaran komunitas dengan pendekatan Ekonomi Politik media). Tesis Program Pascasarjana, Ilmu Komunikasi. FISIP UI.
Suryani, Lily. (2016). Strukturasi Dalam Organisasi Birokrasi (Kasus Komisi Penyiaran Indonesia Pusat). Tesis Program Pascasarjana, Ilmu Komunikasi FISIP UI.
Singgih Sasongko. (2003). Dinamika Interaksi antara Negara, Media, dan Civil Society (Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Penyiaran di Indonesia Pasca Orde Baru: Kasus TVRI) Tesis bidang llmu Komunikasi Program Pascasarjana Fisip UI.
Zakhary, Andrian. (2018). “Analisis Pengaruh Variable Horizontal Integration Dan Teknologi Digital Terhadap Industri Televisi Di Indonesia‖ Tesis Program Pascasarjana, Ekonomi dan Bisnis UI.
Yin, Robert K. (2008). Studi Kasus: Desain & Metode, Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat.
Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
www.dpr.go.id
www.kominfo.go.id
www.kpi.go.id
atvsi.or.id
Published
2020-08-27
Section
Articles